WARTABANJAR.COM, JAKARTA- Perum Bulog kembali menerima penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Kali ini adalah untuk melaksanakan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama periode Juli hingga Desember 2025.
Penugasan ini sejalan dengan Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025, dengan target penyaluran sebesar 1.318.826.629 kilogram atau 1,3 juta ton beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke seluruh wilayah Indonesia.
Program SPHP merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengendalikan harga beras yang saat ini mengalami tren kenaikan.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 9 Juli 2025, harga rata-rata beras medium telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Bapanas Nomor 5 Tahun 2024.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPHP berjalan seiring dengan program Bantuan Pangan (Banpang).
SPHP dan Banpang, katanya, menjadi dua instrumen intervensi pasar, sehingga diharapkan dengan kedua program ini membuat pasokan dan harga beras lebih stabil.
Penyaluran SPHP oleh Perum Bulog akan dilakukan melalui berbagai saluran distribusi resmi, seperti pengecer di pasar rakyat, Kios Pangan binaan pemerintah, Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang resmi dilibatkan untuk memperluas jangkauan distribusi mulai tahun ini.
Sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 215 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP, terdapat ketentuan teknis yang wajib dipatuhi mitra penyalur, misalnya larangan mencampur beras SPHP dengan jenis beras lain, dengan maksimal pembelian konsumen 2 pak atau 10 kg.